Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM

1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
2. KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
6. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
7. Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
8. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
9. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

B. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
2. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
3. Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
5. PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
6. PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7. PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8. PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
9. PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
10. PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
11. PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
12. PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13. PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
14. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

C.  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
4. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
6. SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
7. SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8. SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

E. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

1. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
3. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

F. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
16. Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
29. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
30. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
31. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
32. UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
33. PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
34. PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

G. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
3. SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
4. SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan
5. SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan