Jurusita/Jurustia Pengganti

NO.

JENIS PERKARA

PERSYARATAN

1.

Cerai Gugat/Cerai Talak
  1. Menyerahkan surat gugatan/surat permohonan (rangkap 6)
  2. Menyerahkan asli kutipan/duplikat akta nikah
  3. FC. Asli kutipan/duplikat akta nikah (1 lembar)
  4. FC. KTP Penggugat/Pemohon (1 lembar)
  5. Surat izin atasan bagi PNS, TNI dan POLRI
  6. Persyaratan 3,4 dan 5 dimaterai 6000 dan cap Kantor POS
  7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

2.

Isbat Nikah/Pengesahan Nikah

  1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 6)
  2. FC. Kartu keluarga dan KTP Pemohon (1 lembar)
  3. FC. Akta cerai apabila status suami atau isteri sebelum menikah duda / janda cerai hidup
  4. Surat kematian dari Desa/Kelurahan setempat bila salah satu meninggal dunia
  5. Persyaratan 2,3 dan 4 dimaterai 6000 dan cap Kantor POS
  6. Membayar panjar biaya perkara di BRI

3.

Dispensasi Nikah

  1. .Menyerahkan surat permohonan dari Pemohon (Orang tua) (rangkap 5)
  2. FC. KTP suami dan isteri (Pemohon), (1 lembar)
  3. FC. Kartu keluarga (1 lembar)
  4. FC. Kutipan akta nikah/duplikat akta nikah Pemohon (1 lembar)
  5. FC. Akta kelahiran/Ijazah/KTP anak yang dimohonkan dispensasi Nikah (1 Lembar)
  6. Menyerahkn asli surat penolakan menikahkan dari KUA setempat
  7. Persyaratan 2,3,4,dan 5 dimaterai 6000 dan cap Kantor POS
  8. Membayar Biaya Panjar Berperkara di BRI

4.

Izin Poligami

  1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 6)
  2. FC. KTP suami, isteri dan calon Isteri (masing-masing 1 lembar)
  3. FC. Akta nikah Pemohon (1 lembar)
  4. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
  5. Surat izin atasan bagi PNS, TNI dan POLRI
  6. Surat tidak keberatan untuk dipoligami dari istri dan calon isteri
  7. FC. Slip gaji bagi PNS, BUMN, BUMD dan karyawan swasta
  8. Surat keterangan penghasilan dari desa/kelurahan bagi wiraswasta
  9. Surat keterangan harta bersama yang diperoleh dengan istri terdahulu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan
  10. FC. Akta cerai dari calon isteri yang berstatus janda cerai, jika janda cerai mati maka harus melampirkan surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan
  11. Persyaratan 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dimaterai 6000 dan cap Kantor POS
  12. Membayar biaya panjar perkara di BRI

5.

Pembatalan Nikah

  1. Menyerahkan surat permohonan/gugatan (rangkap 6)
  2. Menyerahkan asli kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikah yang akan dibatalkan
  3. FC. Kutipan akta nikah Pemohon/Penggugat (1 lembar)
  4. FC. KTP Pemohon/Penggugat (1 lembar)
  5. Surat izin atasan bagi PNS, TNI dan POLRI
  6. Persyaratan 3,4, dan 5 dimaterai 6000 dan cap Kantor POS
  7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

6.

Wali Adhal

  1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 6)
  2. FC. KTP Pemohon (1 lembar)
  3. FC. Akta kelahiran/FC. Ijazah terakhir pemohon (1 lembar)
  4. Menyerahkan surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Kepala kelurahan
  5. FC. Bendel nikah pemohon dengan calon suami untuk rujukan data di pendaftaran
  6. Persyaratan 2 dan 3 dimaterai 6000 dan cap Kantor POS
  7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

7.

Hadhonah/ Hak Asuh Anak

  1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 6)
  2. FC. KTP Pemohon (1 lembar)
  3. FC. Akta cerai (1 lembar)
  4. FC. Akta kelahiran anak (1 lembar)
  5. Persyaratan 2,3 dan 4 dimaterai dan cap Kantor POS
  6. Membayar panjar biaya perkara di BRI

8.

Pengangatan Anak

  1. Menyerahkan surat permohonan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal anak angkat (rangkap 6)
  2. FC. KTP Pemohon (1 lembar)
  3. FC. Akta kutipan akta nikah/duplikat akta Pemohon (1 lembar)
  4. FC. Akta kelahiran / surat keterangan umur anak angkat (1 lembar)
  5. Menyerahkan surat persetujuan dari orang tua kandung/orang yang bertanggung jawab atas anak angkat, jika orang tua anak angkat telah meninggal maka Pemohon harus menyerahkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
  6. Menyerahkan asli surat keterangan penghasilan calon orang tua angkat dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan
  7. Persyaratan 2,3,4,5,dan 6 dimateraikan dan cap Kantor POS
  8. Membayar panjar biaya perkara di BRI

9.

Asal Usul Anak

  1. Menyerahkan surat permohonan
  2. FC. KTP Pemohon 1 dan 2 (masing-masing 1 lembar)
  3. FC. Akta nikah Pemohon (1 lembar)
  4. Surat keterangan nikah sirri dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
  5. FC. Kartu keluarga (1 lembar)
  6. Surat keterangan lahir dari bidan atau dokter
  7. Penetapan isbat nikah (jika ada)
  8. Persyaratan 2,3,4,5 dan 6 dimaterai dan cap Kantor POS
  9. Membayar panjar biaya perkara di BRI

10.

Penetapan Ahli Waris

  1. Menyerahkan surat permohonan yang diajukan semua ahli waris (rangkap 5)
  2. Menyerahkan surat keterangan kematian pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan
  3. FC. Akta nikah/duplikat akta nikah pewaris (1 lembar)
  4. FC. KTP para ahli waris (masing-masing 1 lembar)
  5. FC. Akta kelahiran para ahli waris (masing-masing 1 lembar)
  6. Persyaratan 3,4 dan 5 dimaterai dan cap Kantor POS
  7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

 

11.

Gono-gini Pasca Cerai

  1. Menyerahkan Gugatan (6 rangkap)
  2. FC. KTP Penggugat (1 lembar)
  3. FC. Akta Cerai/ Duplikat Akta cerai (1 lembar)
  4. Menyerahkan FC. Bukti-bukti harta bersama yang digugat
  5. Persyaratan 2,3 dan 4 dimaterai dan cap Kantor POS
  6. Membayar panjar biaya perkara di BRI

12.

Duplikat Akta Cerai

  1. Menyerahkan surat keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa Pemohon sejak cerai hingga mengajukan permohonan Duplikat Akta Cerai  belum pernah menikah lagi.
  2. Menyerahkan surat keterangan kehilangan/ kerusakan akta cerai dari kepolisian setempat
  3. Membayar PNPB

13.

Perubahan Biodata

  1. Menyerahkan surat permohonan rangkap (5 lembar)
  2. FC. KTP Pemohon (1 lembar)
  3. FC. Kutipan Akta Nikah Pemohon
  4. Surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang isinya bahwa dua nama yang tertera berbeda adalah benar-benar 1 orang (jika yang diubah namanya)
  5. FC. Kartu Keluarga
  6. Persyaratan 2,3,4,dan 5 dimaterai dan cap Kantor POS
  7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

 





Pertama

Pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas 1 B dengan membawa persyaratan sesuai jenis perkara yang akan diajukan.

Kedua
Pencari keadilan menghadap petugas Meja I agar berkas diperiksa kelengkapannya dengan menggunakan daftar periksa (check list). Setelah itu Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara untuk kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebanyak 4 rangkap dengan rincian:

  1. Lembar pertama warna hijau untuk bank
  2. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon
  3. Lembar ketiga warna merah untuk kasir
  4. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas

Setelah itu Petugas Meja I mengembalikan berkas untuk diteruskan kepada kasir

Ketiga
Pencari keadilan membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang ditunjuk Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas 1 B

Keempat
Pencari keadilan menghadap ke kasir dengan menyerahkan bukti setor bank untuk mendapatkan nomor urut perkara

Kelima
Kasir menyerahkan berkas kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam Buku Register Induk  Gugatan/Permohonan lalu mengembalikan 1 rangkap berkas kepada  pencari keadilan

Keenam
Pendaftaran selesai, petugas Jurusita/Jurusita Pengganti akan memberitahukan jadwal sidang kepada pencari keadilan

Hakim, Panitera dan Sekretaris PA Pangkalan Bun Ikuti Seminar Ekonomi Syariah

 

Hari Kamis, 05 Oktober 2017 Bertempat di Swissbell in Hotel Danum Palangkaraya, para Hakim, Panitera dan Sekretaris PA. Pangkalan Bun mengikuti Seminar dengan Tema “Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016”. Acara tersebut diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Bapak Drs. Syarif Usman, SH.,MH. Dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Bank Indonesia. Kemudian seminar dibuka oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Bapak Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH.,M.Hum.,MM. Dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa Para Hakim Pengadilan Agama sudah sangat siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. “Kita sudah mempunyai ratusan hakim Pengadilan Agama yang sudah mengikuti sertifikasi, selain itu juga banyak yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti di Saudi Arabia, Sudan, Mesir dan lain sebagainya. Pimpinan Mahkamah Agung juga sudah menyiapkan beberapa regulasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk Perma No. 14 tahun 2016 yang hari ini diseminarkan” Ujarnya.

Acara seminar tersebut merupakan kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kalimantan Tengah dengan Bank Indonesia (BI). Selain para Hakim Pengadilan Agama Sekalimantan Tengah, peserta yang hadir juga dari berbagai kalangan  mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, mahasiswa, ormas Islam dan LSM.  bertindak sebagai pembicara dalam Seminar tersebut Bapak Dr. H. Amran Suadi, SH.,MH.,MM (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI) sebagai Keynote Spekaer, Dr. Ahmad Dakhoir, SHI.,MHI (Dosen fakultas Hukum IAIN Palangkaraya) dan Prayudi Anwar, M.Sc.,P.HD (Bank Indonesia)

Acara berlangsung dari pukul 09.00 pagi sampai pukul 13.00, kemudian dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.30 dilanjutkan dengan sosialisasi Perma No.14 Tahun 2016 yang disampaikan oleh Bapak Dr.Drs. H.Muktiarto, SH.,Mum (Hakim Agung RI), Bapak Dr. H. Yassardin, SH.,MH (Hakim Agung Terpilih) dan Bapak Dr. H. Hasbi Hasan, SH.,MH (Direktur Pratalak Badilag). (AZ/PA.P.Bun)     

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Pengadilan Agama Pangkalan Bun