MENGEMBALIKAN FITRAH HUKUM

MENGEMBALIKAN FITRAH HUKUM

MENGEMBALIKAN FITRAH HUKUM
Oleh : Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy
( Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun)

 

Ada adagium yang mengatakan “Ubi societas ibi ius” dimana ada mayarakat disana ada hukum. Artinya bahwa setiap masyarakat memerlukan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupannya. Tiap-tiap masyarakat akan berbeda aturan hukum yang disepakati, berbeda persoalan yang dihadapi dan berbeda pula cara penyelesaian sengketa hukum yang mereka lakukan.  

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dalam masyarakat yang majemuk, plural dan heterogen tentu persoalan hukum yang muncul akan semakin kompleks sehingga diperlukan aturan hukum yang bisa mengayomi dan mengakomodir semua golongan. Walaupun masyarakat indonesia majemuk akan tetapi hukum positif di indonesia menganut asas keseragaman hukum (unifikasi hukum) kecuali dalam hal hukum adat. Oleh karena itu indonesia lahir sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kemudian landasan negara hukum ini juga bisa dilihat dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sitem pemerintahaan neara yaitu sebagai berikut :

  1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (rechstaat). Tidak berdasar atas kekuasaan (machtsaat).
  2. Sistem konstitusional. Pemerintaah berdasar atas sistem koonstitusi (hukumm dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Hal ini menujukkan bahwa  hukum harus menjadi panglima dalam segala bidang dan semua orang harus taat terhadap hukum yang berlaku di indoensia. Belakangan ini banyak pihak yang mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini khususnya dalam penegakan hukum pidana sudah tidak independen, ada intervensi kekuasaan, terjadi kriminalisasi dan lain sebagainya sehingga muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.     

     

Makna Hukum

Sebelum jauh membahas tentang fitrah hukum, ada baiknya terlebih dahulu menyimak definisi hukum menurut para ahli. Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Utrecht mengartikan hukum sebagai alat daripada penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar hukum karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo   Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Satjipto Raharjo membahas hukum dalam perspektif filsafati dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan. J.C.T. simorangkir dan Woerjono Sastropranoto melihat hukum dari segi formal atau landasan yuridis terbentuknya hukum aturan-aturan yang dibuat oleh suatu lembaga negara (badan-badan resmi) yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi atau tindakan hukuman terhadap pelanggar hukum.  Sehingga definisi hukum menurut J.C.T. simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. 

Dari berbagai definisi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum harus memenuhi unsur-unsur yaitu Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, penegakan hukum bersifat memaksa dan adanya sanksi apabila peraturan itu dilanggar. Hukum di indonesia diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kedudukannya sesuai dengan hirarkis perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahuun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada juga hukum yang tidak tertulis tetapi masih ditaati dalam masyarakat dalam bentuk hukum adat.

Ada beberapa pembagian hukum, secara umum hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara hubungan negara dengan individu atau perorangan. Yang termasuk dalam hukum publik ini adalah hukum pidana. Selain hukum publik, ada juga hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat ini disebut juga dengan hukum perdata. Untuk menegakan hukum pidana dan hukum perdata tersebut diperlukan aturan hukum lain yang disebut dengan hukum acara atau hukum formil. Disinalah dibutuhkan peran penegak hukum dalam menegakan hukum materil dengan berpedoman pada hukum formil.  

 

Tujuan Hukum

Berangkat dari ungkapan bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mempunyai manfaat yang sangat banyak. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mencapai keadilan, maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang akan haknya. Menurut Prof. Subekti, hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat unntuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Sejalan dengan itu Van Apeldorn mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia secara damai dan adil karena hukum itu sendiri menghendaki perdamaian.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan masyarakat. Secara umum tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian, keamanan, keadilan, kesejahteraan dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Inilah sebenarnya yang menjadi fitrah hukum. Fitrah disini maksudnya adalah kembali kepada keadaan asal atau tujuan asal yang suci dari hukum. Tentunya dengan tujuan tersebut masyarakat mengharapkan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktifitas sehar-hari, para investor merasa aman dalam berinvestasi dan hukum dapat mengayomi semua pihak dengan menghadirkan rasa keadilan kepada semua golongan.   

 

Penegakan Hukum

Persoalan hukum yang dibahas ini bukan menyangkut bagaimana norma hukum (hukum secara normatif) akan tetapi menyangkut penegakan hukum secara khusus lagi yaitu penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim termasuk juga advokat. Penegakan hukum yang dibahas disini adalah bagaimana seharusnya sikap dan moral seorang penegak hukum sehingga bisa menghadirkan hukum sesuai dengan tujuan mulia dari hukum itu sendiri.   

Terkait dengan penegakan hukum, kita mengenal asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Penegakan hukum tidak memandang pangkat dan jabatan, siapapun yang melanggar hukum maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Belakangan terdapat berbagai peristiwa penegakan hukum yang menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat seolah hukum sudah tidak lagi berada pada jalur dan fungsinya. Sehingga perlu diluruskan kembali agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum ini pernah disinggung oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Harifin A.Tumpa mengatakan “Di dalam negara hukum, tata cara penegakan hukum sama pentingnya dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri. Mewujudkan keadilan hanya dapat dilakukan dengan cara yang adil, karena dengan cara yang adil itu maka kepastian hukum (legal certenty) dapat terwujud. Hal ini bukan berarti bahwa kepastian hukum sama dengan keadilan akan tetapi tanpa ada kepastian hukum dapat dipastikan bahwa hal itu tidak adil karena keadilan yang diciptakan tersebut dapat menjurus pada subyektivitas penegak hukum”. Bagaimana bisa mewujudkan tujuan hukum apabila tata cara penegakan hukumnya sudah tidak sesuai aturan? Bagaimana hukum bisa tegak apabila penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugasnya?

Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda :”Andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri maka pastilah aku akan potong tangannya”. Hadits  tersebut mengajarkan nilai-nilai moral bagi penegak hukum, dimana penegak hukum harus memiliki sikap yang independen, obyektif dan dapat memenuhi rasa keadilan. Melalui hadist tersebut, setidaknya ada 2 (dua) hal yang dicontohkan oleh Rasul dalam penegakan hukum yaitu Integritas dan Pofesionalitas. Penegak hukum harus adil, jujur, independen, amanah, bertanggung jawab dan tegas ini terkait dengan masalah integritas, yang harus dibenahi dari penegak hukum adalah integritasnya. Disamping itu juga penegak hukum harus mengerti aturan hukum dan mengacu pada ketentuan yang ada dalam penegakan hukum, Untuk menegakan hukum pidana maka penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim termasuk juga advokat harus mengacu kepada ketentuan KUHAP dan peraturan lain yang terkait lainya, hal ini terkai dengan masalah profesionalitas.    

Hukum hanya akan menjadi aturan-aturan tanpa arti jika tidak dilaksanakkan dengan baik. Hukum hanya bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dengan cara penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan negara. Disinilah peran penegak hukum yang berintegritas dan profesional  untuk menghadirkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi, bersikap arif, bijaksana, profesional dan adil dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus melepas segala bentuk subyektifitas dalam menegakan hukum, melepas kepentingan pribadi dan golongan, harus melepas segala atribut partai dan pandangan SARA dalam penegakan hukum. Jangan menegakan hukum seperti membelah bambu, satunya diinjak sementara satunya lagi diangkat. Disamping saol integritas, penegak hukum dalam menjalankan tugas juga harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Mengembalikan firah hukum adalah mengembalikan hukum sesuai dengan tujuan suci dibentuknya hukum. Melalui penegak hukum yang berintegritas, jujur, adil, amanah serta bertanggungjawab maka hukum kembali kepada fiitrahnya yaitu memberikan ketertiban, keadilan, kedamaian, ketenangan, keteraturan, keamanan serta menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat.



- Versi artikel dalam bentuk pdf dapat diunduh DI SINI

 

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Pengadilan Agama Pangkalan Bun