Kumpulan Artikel-Artikel

Oleh

Adeng Septi Irawan, S.H.

(Calon Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah)

e-Court atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah peradilan elektronik merupakan sebuah terobosan baru yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI). Kemunculan pilot project ini tak bisa lepas dari keluarnya Peraturan Mahkamah Agung  (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik. Merespon perkembangan zaman yang semakin canggih di bidang teknologi informasi mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Mahkamah Agung memunculkan model pelayanan baru tersebut.

e-Court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi. Pembayaran biaya perkara seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Untuk diketahui, teknologi aplikasi e-Court Mahkamah Agung (ecourt.mahkamahagung.go.id) ini terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (e-Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (e-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (e-Pgl).

Ketua Mahkamah Agung,  Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH mengatakan adanya e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. “Sekarang dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik. Sistem ini agar tercipta asas cepat dan biaya ringan.” kata Hatta Ali seperti dikutip laman hukumonline.com dalam pembukaan Lokakarya Media, di Sekretariat MA Jakarta, Senin (16/7/2018) lalu.

Melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018, telah menunjuk 32 pengadilan di lingkungan peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court untuk tahap awal ini. Misalnya, di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.

Sementara di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

Berbasis Peradilan Modern

Menjadi suatu keniscayaan jika kemajuan zaman menjadi alasan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat di lingkungan Pengadilan. Ya, dalam hal pelayanan harus selalu up to date, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan. Era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di kalangan masyarakat harus juga terafiliasi di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Karena, masyarakat pencari keadilan membutuhkan pelayanan peradilan yang kekinian dalam hal ini modern mengikuti trend perkembangan zaman.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dikutip dari laman hukum online.com pernah mengatakan, ada empat unsur utama untuk mengganti rupa pengadilan dari semula konvensional menjadi modern. Salah satu unsur yang cukup unik adalah apa yang ia sebut dengan enlightened judges. Menurutnya unsur-unsur peradilan modern itu, diantaranya pertama adalah enlightened judges (hakim-hakim yang tercerahkan).  Unsur kedua, adalah pengelolaan administrasi yang modern. Ketiga, Pengembangan sumberdaya manusia atau staf-staf. Dan unsur keempat, sistem informasi hukum.

Langkah Mahkamah Agung yang mulai menerbitkan pilot project uji coba e-Court di beberapa lingkungan peradilan patut untuk diapresiasi. Karena memberikan kualitas modern berbasis teknologi informasi yang kekinian sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Adanya aplikasi ini pengembangan administrasi elektronik dalam berperkara di Pengadilan bakal semakin canggih ditambah aturan hukum yang dibuat lebih dinamis dalam penerapannya.

Pelayanan Menjadi Hal Utama

Beragam terobosan baru terus diluncurkan oleh Mahkamah Agung guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 diciptakanlah berbagai hal yang mendukung dalam pelayanan masyarakat. Karena sebagai instansi pemerintah, Mahkamah Agung mengemban amanat pelayanan adalah hal yang utama untuk masyarakat.

Jika pada masa lalu, banyak sekali celah terjadinya perilaku yang kurang baik di kalangan pegawai Mahkamah Agung., mulai dari perilaku maraknya pungutan liar, merajalela perilaku suap, seringnya terjadi korupsi, dan sebagainya. Maka, melalui konsep peradilan berbasis elektronik (e Court) bisa menjadi sarana menekan angka perilaku curang yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Agung. Sehingga pelayanan terbaik dalam peradilan menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.

Kualitas sebuah badan peradilan ditentukan dengan pelayanan masyarakatnya. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen yang dalam hal ini masyarakat. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.

Kualitas pelayanan pengadilan ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra pengadilan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi pengadilan. Bagaimana tidak, jika suatu pengadilan sudah mendapat nilai positif di mata masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memberikan feedback (umpan balik) yang baik.

Adanya pembaruan peradilan menjadi sebuah langkah Mahkamah Agung menjadi peradilan yang modern. Tentunya tidak hanya modern saja, melainkan juga didukung dengan peraturan yang modern pula mengikuti perkembangan zaman.

Tulisan ini telah tayang di rubrik Artikel laman website Dirjen Badilag (badilag.mahkamahagung.go.id) pada 30 Juli 2018

Artikel versi pdf klik disini

Oleh

Adeng Septi Irawan, S.H.

(Calon Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah.)

Sosok hakim yang berintegritas dan memiliki idealisme tinggi sangatlah dibutuhkan dalam penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia dewasa ini. Mereka merupakan garda terdepan Mahkamah Agung atau bisa disebut juga sekelompok pasukan pemberani menghadapi segala resiko dan ancaman demi menjalankan tugasnya sebagai penjaga marwah keadilan. Julukan wakil tuhan di bumi melekat pada profesi tersebut, dimana keberadaan mereka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Setiap manusia dalam hidupnya tak luput dari berbagai macam permasalahan yang terus bermunculan. Sehingga disinilah peran seorang Hakim dalam menyelesakan masalah tersebut. Seperti diketahui, Hakim adalah sebuah profesi yang bertugas untuk memutuskan perkara di Pengadilan. Melalui palu yang diketok dalam sidang yang terbuka untuk umum, disitulah peran hakim yang sebenarnya. Mereka memiliki daya menjadi penentu nasib bagi para pihak yang berperkara.

Seorang hakim memiliki posisi sentral dalam menentukan nasib manusia. Namun, jangan sampai kekuasaan hakim tersebut hanya bersifat represif (paksaan) saja, dimana dalam hal ini menghukum para pihak yang salah dalam berperkara. Perilaku preventif (mencegah) bagi seorang hakim dalam menangani perkara, jauh lebih penting manfaatnya di kemudian hari. Seperti contoh selama proses persidangan berlangsung, baik perkara pidana maupun perdata hakim senantiasa memberikan nasihat yang baik (mauidzah hasanah) kepada para pihak yang tengah berperkara.

Bukan Sekedar Pemutus Perkara

Bagi hakim memutuskan perkara dalam persidangan yang mewujudkan produk/hasil berupa putusan adalah hal yang biasa terjadi. Namun, di luar itu. Hakim dituntut untuk tidak hanya memutus perkara saja selama persidangan. Seorang hakim juga harus memberikan nasihat-nasihat positif kepada para pihak yang berperkara. Selama ini sebagian besar diketahui Hakim hanya bersifat menghukum para pihak, tanpa memperdulikan nilai-nilai kebaikan yang harus disampaikan saat persidangan, padahal hal itu sangatlah penting manfaatnya ke depan.

Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Selama ini fakta yang terjadi sebagian besar Hakim berasumsi bahwa tugas seorang Hakim adalah memutus perkara saja. Hanya ada sebagian kecil Hakim yang menyadari tugas tambahan seorang Hakim yakni sebagai pembawa pesan kebaikan dan nasihat yang baik kepada pihak-pihak yang berpekara. Entah apa yang tertanam dalam pola pikir (mindset) notabene para hakim ini, sehingga menjustis bahwa hakim hanya berwenang ketok palu saja untuk memberikan putusan dalam persidangan.

Hakim Berdakwah Lewat Putusan

Siapa bilang yang bisa memberikan pesan moral atau nasihat dalam dakwah hanya para da’i atau ulama. Hakim pun juga bisa berdakwah, tentu dengan cara yang berbeda dalam hal menebar nilai-nilai kebaikan. Jika ulama menyebar kebaikan untuk seluruh umat, maka Hakim hanya bertugas menyampaikan risalah kebaikan kepada pihak yang berperkara saja. Disini posisi hakim berbeda dengan ulama yang bisa berdakwah melalui mimbar bebas di semua tempat. Sementara, Hakim hanya bisa berdakwah memberikan pesan moral saat dalam persidangan saja. Ada sebuah pengecualian khusus bagi Hakim karena tugas dan wewenangnya yang mengharuskan untuk hal tersebut sebagamana disebutkan dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan menjadi hal yang sakral bagi seorang hakim, bagaimana tidak melalui produk tersebut dapat diketahui seberapa cakap dan adil seorang hakim dalam memutuskan perkara. Ibarat ulama hebat karena kemampuan ilmunya dan cara menyampaikan dakwahnya, sementara hakim hebat karena kecakapan ilmunya dan hasil putusan pengadilan yang dihasilkannya saat persidangan.

Setali tiga uang antara Hakim dan Ulama, sama-sama memiliki peran dalam memberikan prinsip-prinsip nilai kehidupan yang baik kepada sesama hanya saja cara dan tempat yang digunakan berbeda. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim tentunya hal ini sangat penting agar ke depan setiap pihak yang berperkara di Pengadilan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Sehingga tingkat kasus perkara yang masuk ke Pengadilan semakin kecil. Karena pihak yang berpekara merasa mendapatkan nasihat yang baik dari para hakim yang menyidangkan kasusnya.

Tentunya pesan kebaikan yang disampaikan terkadang ada yang membuahkan hasil. Namun, ada juga yang tak berarti apa-apa. Ada kalanya para pihak yang berpekara sadar, dan ada pula yang malah semakin menjadi, tak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Hakim saat persidangan berlangsung. Namun, pemberian nasihat kebaikan oleh Hakim kepada para pihak yang berperkara tak boleh berhenti harus terus berjalan.

Beragam kasus terus bermunculan di pengadilan tingkat pertama, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, hingga peradilan militer. Beragam pula pihak berperkara yang datang silih berganti. Mereka datang dengan latar belakang masalah masing-masing untuk mencari keadilan.

Dengan peran ganda yang dilakukan oleh hakim disini, harapannya mampu menjadi hal baru di lingkungan peradilan. Sehingga, kesan pengadilan akan lebih bersifat sosial, dimana masyarakat menjadi tidak tabu ketika harus berhadapan dengan pengadilan. Karena selama ini stigma yang muncul di masyarakat, pengadilan adalah tempat orang mendapatkan putusan hukuman. Padahal, itu salah Pengadilan tidak hanya memberikan sanksi putusan hukuman bagi pihak yang berperkara saja. Namun, pengadilan juga bisa berfungsi menjadi sarana pemberi advice (nasihat) bagi masyarakat yang berperkara.

Tulisan ini telah tayang di rubrik Artikel laman Website Dirjen Badilag (badilag.mahkamahagung.go.id) pada 6 Juni 2018

Artikel versi pdf lengkap klik disini

 

PEMBAHARUAN ATURAN MEDIASI DI PENGADILAN
(REVIEW PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)
Oleh:
M. Afif Yuniarto, S.H.I
(Calon Hakim Penempatan Pengadilan Agama Nanga bulik)

A.   Pendahuluan

Sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, mediasi terhadap perkara di pengadilan pada dasarnya tidak diatur oleh HIR/RBg. Ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa pada prakteknya tidak sama dengan ketentuan dan praktek mediasi sebagaimana yang dipahami saat ini.  Kedua Pasal dalam HIR dan Rbg di atas mengatur tentang sidang perdamaian yang secara teknis berbeda dengan mediasi.

Ketentuan mediasi di pengadilan pertama kali diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Jika dilihat latar belakangnya, ketentuan tentang mediasi di Pengadilan ini didasarkan atas beberapa hal berikut, yaitu:

  1. Proses mediasi untuk mengatasi penumpukan perkara
  2. Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan
  3. Institusionalisasi mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan
  4. Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia
  5. Adanya ketetapan tentang upaya damai dalam pengaturan perndang-undangan

Setelah 8 tahun berlaku,  ketentuan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 resmi dicabut dan digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Beberapa aturan baru terkait mediasi di pengadilan diatur di dalam PERMA yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu.

 

B.   Gambaran Umum PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016 dan mulai diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016. PERMA ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. Sebagaimana diterangkan di bagian awal dan dalam Pasal 39, PERMA No. 1 Tahun 2016 ditetapkan guna mengganti ketentuan-ketentuan mediasi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dinilai masih belum optimal dalam hal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna.

Secara garis besar, PERMA No. 1 Tahun 2016 ini terdiri dari 39 Pasal dalam 9 Bab. Berikut adalah rincian jumlah Pasal dalam tiap babnya:

  1. Bab I tentang Ketentuan Umum  terdiri dari 1 Pasal
  2. Bab II tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan terdiri dari 11 Pasal
  3. Bab III tentang Mediator terdiri dari 4 Pasal
  4. Bab IV tentang Tahapan Pramediasi terdiri dari 7 Pasal
  5. Bab V tentang Tahapan Proses Mediasi terdiri dari 9 Pasal
  6. Bab VI tentang Perdamaian Sukarela terdiri dari 2 Pasal
  7. Bab VII tentang Keterpisahan Mediasi dari Litigasi terdiri dari 1 Pasal
  8. Bab VIII tentang Perdamaian di Luar Pengadilan terdiri dari 2 Pasal
  9. Bab IX tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

 

C.   Ketentuan Baru Seputar Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

1.    Jenis Perkara Yang Perlu Dilakukan Mediasi

Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu, termasuk di dalamnya perkara verzet dan derden verzet. Namun demikian ada beberapa pengecualian sengketa yang tidak harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan ada 5 jenis sengketa pengecualian mediasi, yaitu:

a.     sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

  1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  7. penyelesaian perselisihan partai politik;
  8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan
    perundang-undangan;

b.     sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

c.      gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

d.     sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

e.     sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Kelima sengketa pengecualian mediasi di atas merupakan ketentuan-ketentuan baru yang tidak diatur dalam PERMA sebelumnya. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya disebutkan secara umum perkara pengecualiasn mediasi, yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha

 
2.    Jangka Waktu Mediasi

Jika dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur bahwa jangka waktu proses mediasi dilakukan paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari, maka dalam PERMA yang baru jangka waktu proses mediasi dipersingkat menjadi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari lagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3).

3.    Komunikasi Audio Visual

Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengakomodir penggunaan media komunikasi audio visual jarak jauh sebagai bentuk pertemuan mediasi. Itu artinya, pertemuan mediasi tidak harus dilakukan dengan hadir di satu tempat secara bersama-sama. Jika tersedia media komunikasi audio visual jarak jauh yang memadai, maka diperbolehkan melakukan pertemuan mediasi dengan media tersebut, dan pertemuan dengan pemanfaatan teknologi ini dianggap sebagai kehadiran langsung. Poin inilah yang sebelumnya belum terakomodir dalam PERMA No. 1 Tahun 2008


4.    Kewajiban Beriktikad Baik Ketika Mediasi

Baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, keduanya mengharuskan para pihak untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik. Hanya saja dalam PERMA yang lama tidak dijelaskan dengan detail bentuk-bentuk iktikad  yang tidak baik. Penjabaran maksud dari iktikad tidak baik baru ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2). Di situ disebutkan 5 bentuk iktikad tidak baik yang dilakukan oleh para pihak selama melakukan mediasi, yaitu:

a.    tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

b.    menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

c.    ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

d.    menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau