Kumpulan Artikel-Artikel

PERADILAN BERKEADILAN GENDER
(REVIEW PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017)
Oleh:
M. Afif Yuniarto, S.H.I
(Calon Hakim Penempatan Pengadilan Agama Nanga Bulik)

 

A.   PENDAHULUAN

Mengutip pendapat A.V. Dicey, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa negara hukum memiliki tiga prinsip utama, yaitu 1) supremacy of law; 2) equality before law; 3) dan 3) due process of law. Sedangkan oleh The International Commision of Jurist, ketiga prinsip tersebut perlu ditambah dengan prinsip independence and impartiality of judiciary yang berarti peradilan bebas dan tidak memihak.

Guna menerjemahkan prinsip kedua negara hukum sebagaimana yang diklasifikasikan A.V. Dicey di atas, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right. Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin maupun gender. Undang-undang ini dapat juga dikatakan sebagai penjabaran dari Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, pesan sebagaimana yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut pada kenyataannya tidak dipraktekkan dengan baik. Masih banyaknya diskriminasi hingga intimidasi yang diterima oleh pencari keadilan, utamanya dari kalangan perempuan semakin membuktikan bahwa asas equality before law sebagai salah satu prinsip negara hukum belum diterapkan secara maksimal. Masyarakat kita masih sering memandang seseorang berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah sehingga tidak jarang perempuan menghadapi rintangan berganda dalam memperoleh hak hukumnya. Dengan adanya diskriminasi, intimidasi dan stereotip negatif terhadap perempuan tersebut maka akan semakin membatasi akses perempuan terhadap peradilan.

Maka atas dasar tersebut di atas, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia merasa perlu untuk membuat peraturan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawaban atas permasalahan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

B.   GAMBARAN UMUM PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini mulai diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Muhammad Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Widodo Ekatjahjana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PERMA ini kemudian dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

Secara umum, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini terdiri dari 5 Bab dengan 12 Pasal. Adapun rincian dari Bab dan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1.     Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri 1 Pasal

2.     Bab II tentang Asas dan Tujuan terdiri dari 2 pasal

3.     Bab III tentang Pemeriksaan Perkara terdiri dari 7 pasal

4.     Bab IV tentang Pemeriksaan Uji Materiil terdiri dari 1 pasal

5.     Bab V tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 1 pasal

C.   TEROBOSAN DALAM PERMA NO. 3 TAHUN 2017

Pasal 10 Perma No. 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan permohonan para pihak dapat memerintahkan Perempuan yang sedang berkonflik dengan hukum, baik ketika perempuan itu sebagai korban, saksi atau sebagai pihak berperkara untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain. Dapat dikatakan ketentuan seperti ini adalah ketentuan baru di dunia peradilan Indonesia. Hukum acara tentang persaksian sebagaimana diatur dalam pasal 1909 KUHPerdata memberikan syarat bahwa keterangan saksi yang dapat diterima sebagai alat bukti hanyalah yang dikemukakan di depan sidang pengadilan. Keterangan saksi di luar sidang tidak sah dan tidak diterima kecuali apabila saksi bertempat tinggal di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, maka dalam hal ini pemeriksaan saksi didelegasikan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi.

Baik KUHPer maupun HIR tidak mengatur adanya penyampaian keterangan saksi melalui media teknologi audio visual. Wajar memang sebab pada saat KUHPer dan HIR disusun, teknologi belum semaju sekarang. Legalitas tentang pemanfaatan teknologi dalam penyampaian keterangan saksi pada dasarnya sudah tercover dalam aturan-aturan lain sebelum terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini. Di antaranya diatur dalam Pasal 9 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa saksi dan/atau korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Aturan semacam juga dicantumkan dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak korban maupun anak saksi yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, maka hakim dapat memerintahkan anak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh beberapa pihak seperti penyidik dan advokat atau bisa juga melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Akan tetapi kedua aturan yang mengatur legalitas persaksian melalui audiovisual di atas hanya terbatas pada masalah pidana. Sedangkan dalam Perma No. 3 Tahun 2017 ini mencakup masalah perdata maupun pidana. Selain itu, Perma ini tidak hanya membatasi pada saat persaksian saja, melainkan dalam semua proses persidangan yang melibatkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian Perma ini memberi ketentuan tentang kebolehan pemeriksaan maupun persaksian di persidangan secara audio visual. Ada tiga ketentuan yang sifatnya fakultatif dalam Perma tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini, yaitu:

1.     Jika kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;

2.     Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka;

3.     Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.
    

D.   SIKAP HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERKEADILAN GENDER

Di dalam Perma ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan keseteraan gender dan bersikap non-diskriminasi saat memeriksa perkara. Hakim juga dituntut untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini diperlukan agar hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan serta dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Guna mewujudkan peradilan yang berkeadilan gender, hakim harus memiliki etika-etika berikut selama persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Perma No. 3 Tahun 2017.

  1. Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan maupun mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
  2. Hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
  3. Hakim dilarang mempertanyakan maupun mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar berlakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
  4. Hakim tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.
  5. Hakim harus mempertimbangakan kesetaraan gender dan stereorip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.
  6. Hakim harus mampu melakukan penafsiran atas peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.
  7. Hakim dituntut mampu menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.
  8. Hakim harus mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

 

E.   PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara. Maka dengan ditetapkannya Perma No. 3 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Berikut merupakan terapan yang bisa diaktualisasikan di lingkungan Pengadilan Agama berkaitan dengan perma ini.

1.     Kesetaraan Relasi Suami-Istri

Relasi suami istri perlu dipandang secara dinamis serta harus pula diakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama yang memungkinkan dikerjakan oleh dua pihak sehingga tidak membatasi peranan lingkup hanya sebagai pengelola rumah tangga. Peranan suami istri harus dianggap sama besarnya. Istri bukan bawahan suami, melainkan mitra dalam membina rumah tangga.

2.    Penyebab Perceraian dan KDRT perlu dipandang secara proporsional

Hakim sebagai pemutus perkara tidak boleh serta merta memposisikan isteri sebagai penyebab perselisihan rumah tangga. KDRT yang seringkali menimpa istri harus dipandang sebagai tindakan kejahatan yang serius dan tidak boleh dibiarkan. Pandangan bahwa nusyuz hanya bisa dilakukan istri harus dikesampingkan sebab baik suami maupun istri punya potensi untuk melakukan pembangkangan alias nusyuz.

3.    Penilaian obyektif terhadap hak asuh anak

Hakim dapat memberikan penilaian yang obyektif mengenai siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali atas hak asuh anak. Hakim juga tidak diperkenankan menggunakan alasan status pekerjaan ibu yang menyita waktu di luar rumah untuk menolak hak asuh anak kepada isteri. Bahkan hakim dapat memberikan keputusan yang dapat memaksa suami untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak di bawah 12 tahun, meskipun pihak istri akan menikah lagi.

4.    Proporsional dalam pembagian harta bersama

Dalam hal pembagian harta bersama perlu dilihat bahwa antara suami istri mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam rumah tangga. Istri yang hanya mengurus rumah tidak dapat dijadikan alasan untuk bagian harta bersama yang lebih kecil dibandingkan suami yang bekerja mencari uang. Hakim perlu memandang bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami istri. Bahkan jika istri memiliki pendapatan sendiri yang kenudian digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai  hutang suami yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.

5.    Kesetaraan anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan

Hakim perlu memandang bahwa semua anak apapun jenis kelaminnya mempunyai kesetaraan dalam menerima keadilan. Anggapan bahwa anak perempuan layak mendapat bagian lebih kecil dari anak laki-laki dengan alasan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya harus dikaji ulang. Kesetaraan anak laki-laki dan perempuan itu juga berdampak pada kemampuan anak perempuan menghijab paman maupun saudara laki-laki, sama seperti kemampuan yang dimiliki anak laki-laki.

 

DAFTAR BACAAN

  1. Perma no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
  2. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI
    Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum
    Universitas Indonesia, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australias Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.
  3. Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, Surabaya: Jaudar Press, 2018.
  4. Jimly Ashishidiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah.


    *Untuk download versi pdf, klik di bawah ini!
PERADILAN BERKEADILAN GENDER KLIK DI SINI
PERMA NO. 3 TAHUN 2017 KLIK DI SINI

 

 

 

 

 

PEMBAHARUAN ATURAN MEDIASI DI PENGADILAN
(REVIEW PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)
Oleh:
M. Afif Yuniarto, S.H.I
(Calon Hakim Penempatan Pengadilan Agama Nanga bulik)

A.   Pendahuluan

Sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, mediasi terhadap perkara di pengadilan pada dasarnya tidak diatur oleh HIR/RBg. Ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa pada prakteknya tidak sama dengan ketentuan dan praktek mediasi sebagaimana yang dipahami saat ini.  Kedua Pasal dalam HIR dan Rbg di atas mengatur tentang sidang perdamaian yang secara teknis berbeda dengan mediasi.

Ketentuan mediasi di pengadilan pertama kali diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Jika dilihat latar belakangnya, ketentuan tentang mediasi di Pengadilan ini didasarkan atas beberapa hal berikut, yaitu:

  1. Proses mediasi untuk mengatasi penumpukan perkara
  2. Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan
  3. Institusionalisasi mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan
  4. Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia
  5. Adanya ketetapan tentang upaya damai dalam pengaturan perndang-undangan

Setelah 8 tahun berlaku,  ketentuan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 resmi dicabut dan digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Beberapa aturan baru terkait mediasi di pengadilan diatur di dalam PERMA yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu.

 

B.   Gambaran Umum PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016 dan mulai diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016. PERMA ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. Sebagaimana diterangkan di bagian awal dan dalam Pasal 39, PERMA No. 1 Tahun 2016 ditetapkan guna mengganti ketentuan-ketentuan mediasi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dinilai masih belum optimal dalam hal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna.

Secara garis besar, PERMA No. 1 Tahun 2016 ini terdiri dari 39 Pasal dalam 9 Bab. Berikut adalah rincian jumlah Pasal dalam tiap babnya:

  1. Bab I tentang Ketentuan Umum  terdiri dari 1 Pasal
  2. Bab II tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan terdiri dari 11 Pasal
  3. Bab III tentang Mediator terdiri dari 4 Pasal
  4. Bab IV tentang Tahapan Pramediasi terdiri dari 7 Pasal
  5. Bab V tentang Tahapan Proses Mediasi terdiri dari 9 Pasal
  6. Bab VI tentang Perdamaian Sukarela terdiri dari 2 Pasal
  7. Bab VII tentang Keterpisahan Mediasi dari Litigasi terdiri dari 1 Pasal
  8. Bab VIII tentang Perdamaian di Luar Pengadilan terdiri dari 2 Pasal
  9. Bab IX tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

 

C.   Ketentuan Baru Seputar Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

1.      Definisi Mediasi dan Mediator

Sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak merubah definisi mediasi. Kedua PERMA tersebut mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

PERMA No. 1 Tahun 2016 memiliki aturan yang tegas tentang mediator. Pasal 13 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediator tidak bersertifikat hanya dimungkinkan bagi hakim berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan. Itu pun dengan ketentuan bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5).  Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam PERMA tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) butir d, para pihak dapat memilih mediator dari hakim majelis pemeriksa perkara.

2.    Jenis Perkara Yang Perlu Dilakukan Mediasi

Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu, termasuk di dalamnya perkara verzet dan derden verzet. Namun demikian ada beberapa pengecualian sengketa yang tidak harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan ada 5 jenis sengketa pengecualian mediasi, yaitu:

a.     sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

  1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  7. penyelesaian perselisihan partai politik;
  8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan
    perundang-undangan;

b.     sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

c.      gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

d.     sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

e.     sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Kelima sengketa pengecualian mediasi di atas merupakan ketentuan-ketentuan baru yang tidak diatur dalam PERMA sebelumnya. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya disebutkan secara umum perkara pengecualiasn mediasi, yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha

 

3.    Jangka Waktu Mediasi

Jika dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur bahwa jangka waktu proses mediasi dilakukan paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari, maka dalam PERMA yang baru jangka waktu proses mediasi dipersingkat menjadi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari lagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3).

 

4.    Kewajiban Beriktikad Baik Ketika Mediasi

Baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, keduanya mengharuskan para pihak untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik. Hanya saja dalam PERMA yang lama tidak dijelaskan dengan detail bentuk-bentuk iktikad  yang tidak baik. Penjabaran maksud dari iktikad tidak baik baru ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2). Di situ disebutkan 5 bentuk iktikad tidak baik yang dilakukan oleh para pihak selama melakukan mediasi, yaitu:

a.    tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

b.    menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

c.    ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

d.    menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

e.    tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.  

Lebih lanjut PERMA baru ini juga mengatur tentang akibat dari iktikad tidak baik. Bagi penggugat, iktikad tidak baik yang dilakukan selama mediasi akan berdampak pada tidak diterimanya gugatan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Selain itu penggugat juga dibebani kewajiban pembayaran biaya mediasi. Sementara bagi tergugat yang beriktikad tidak baik dihukum untuk membayar biaya mediasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan 23.

Maka berdasarkan ketentuan di atas, dalam proses mediasi para pihak dituntut untuk menghadiri setiap pertemuan mediasi agar proses mediasi dengan tujuan mencari kesepakatan bersama dapat terwujud dengan baik. Jika pada pertemuan mediasi pihak penggugat tidak hadir, maka akan dipanggil sekali lagi. Namun jika penggugat tidak hadir kembali tanpa alasan yang sah, maka mediasi dinyatakan tidak terlaksana. Jika ketidakhadiran pihak penggugat disertai alasan yang sah, maka pihak penggugat menunjuk kuasa berdasarkan surat kuasa khusus untuk menghadiri mediasi dapat tidak hadir dengan syarat menunjuk kuasa yang memuat kewenangan kuasa untuk mengambil keputusan dalam pertemuan mediasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun alasan berhalangan hadir yang dianggap sah sesuai Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah:

a.    kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;

b.    di bawah pengampuan;

c.    mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau

d.    menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Adapun jika yang tidak hadir dalam pertemuan mediasi adalah tergugat, maka tergugat dipanggil sekali lagi. Namun jika tetap tidak hadir, maka tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, pihak tergugat yang tidak beriktikad baik dihukum membayar biaya mediasi, namun biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat.

Jika yang tidak hadir adalah kedua pihak penggugat dan tergugat, maka dipanggil kembali untuk kedua kalinya. Dan jika masih belum hadir, maka keduanya dinyatakan tidak beriktikad baik. Hal ini berimbas pada tidak dapat diterimanya gugatan oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

 

D.    Tingkat Keberhasilan Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016

Berdasarkan data mediasi yang dirilis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), keberhasilan mediasi nasional pada tahun 2017 hanya sekitar 4.14 %. Data tersebut didasarkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hal ini di luar dugaan sebab dengan adanya PERMA baru tentang mediasi diharapkan dapat menambah tingkat keberhasilan mediasi. Jika diprosentase tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah adanya PERMA baru tersebut, maka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data keberhasilan mediasi menurut Laporan Tahunan MA-RI tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata keberhasilan mediasi di 9 Pengadilan Negeri adalah sebesar 16 % dan 17 % di Pengadilan Agama. Penurunan tingkat keberhasilan mediasi sebagaimana laporan di SIPP tersebut diduga bukanlah data rill, melainkan karena ketidaklengkapan data mediasi di SIPP sehingga prosentase 4.14 % tersebut dinilai bukanlah data riil.

 

 

DAFTAR BACAAN


*Untuk download artike dan PERMA versi pdf klik di bawah sini!


   -  PEMBAHARUAN ATURAN MEDIASI DI PENGADILAN            KLIK DI SINI

   -  PERMA NO. 1 TAHUN 2016                                                       KLIK DI SINI

 

 

 

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Pengadilan Agama Pangkalan Bun